Gorontalo adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo kemudian lahir pada tanggal 5 Desember 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000.
Kota Gorontalo kemudian ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan perdagangan terbesar di Kawasan Teluk Tomini. Adapun jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.171.681 jiwa (Sensus BPS, 2020), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.16% setiap tahunnya.
Mayoritas penduduk di daerah ini merupakan Suku Gorontalo, sekaligus menjadi suku dengan populasi terbanyak di wilayah semenanjung utara Pulau Sulawesi, diikuti oleh Suku Minahasa di urutan kedua. Suku Gorontalo juga merupakan suku pengembara yang populasinya banyak dijumpai di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa dan Papua.
Pada awal kemerdekaan, wilayah Gorontalo masuk dalam Kabupaten Sulawesi Utara yang luas wilayahnya meliputi Buol, Gorontalo, dan Bolaang Mongondow. Pada masa itu, Gorontalo ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun tahun 1948.
Dalam catatan sejarah Indonesia, satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang berasal dari percampuran Suku Gorontalo dan Suku Jawa adalah Presiden Republik Indonesia ke-3, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, dari garis keturunan ayahnya, Alwi Jalil Habibie, dengan marga Habibie.
Daerah Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, dan Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulaweis Utara); Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulawesi Tengah) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).
Kedudukan Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini dipindahkan dari Keluruhan Hulawa ke Dungingi Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Kota Barat sekarang.
Kemudian pada masa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan dari Dungingi di pinggiran sungai Bolango, ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B. Dengan letaknya yang stategis yang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan serta penyebaran agama islam maka pengaruh Gorontalo sangat besar pada wilayah sekitar, bahkan menjadi pusat pemerintahan yang disebut dengan Kepala Daerah Sulawesi Utara Afdeling Gorontalo yang meliputi Gorontalo dan wilayah sekitarnya seperti Buol Toli-Toli, Donggala, dan Bolaang Mongondow.
Sebelum masa penjajahan keadaaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut “Pohala’a”. Daerah Gorontalo ada lima pohala’a :
Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu dengan istilah “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah”. Pohalaa Gorontalo merupakan pohalaa yang paling menonjol diantara kelima pohalaa tersebut. Itulah sebabnya Gorontalo lebih banyak dikenal. Asal usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain:
Jadi asal usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas kata “hulondalo” hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo. Pada masa penjajahan karena kesulitan dalam melafalkan, orang Belanda ucapkan dengan Horontalo dan bila ditulis menjadi Gorontalo.
Secara umum kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dimulai pada abad ke-16, karena tertarik rempah-rempah dari Indonesia, terutama rempah-rempah yang berasal dari kepulauan Maluku. Bangsa Barat pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis yang berlayar dari Malaka menuju Gresik di Jawa Timur dan selanjutnya ke Maluku tempat pengumpulan rempah-rempah.
Kemudian menyusul Bangsa Spanyol yang datang pada tahun 1521 dengan dua buah kapal melalui Philipina, Kalimantan Utara, Tidore, Bacan, dan Jailolo, sampai berlayar ke Maluku hingga tahun 1534.
Selanjutnya Bangsa Belanda datang ke Indonesia dan tiba di Banten pada tahun 1596 yang juga merupakan tempat perdagangan rempah-rempah dari daerah sekitarnya. Kemudian pada tahun 1607 Belanda berkunjung ke Sulawesi Utara, atas persetujuan Sultan Ternate. Karena Sulawesi Utara merupakan bagian kekuasaannya.
Orang-orang Belanda ini ditugasi oleh Sultan Ternate untuk menyuruh semua orang Ternate yang berada di Manado kembali ke Ternate. Hal ini dilakukan untuk memudahkan orang-orang Belanda memukul mundur Spanyol yang berada di Manado yang datang ke Sulawesi Utara melaui Philipina. Di tahun 1617 Spanyol menconba menyebarkan ajaran agama Katholik di sekitar danau Tondano, namun mereka mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Untuk maksud tersebut dalam tahun 1643 para elite lokal mengundang Belanda yang beragama Kristen Protestan dimintai bantuannya (Ibid, dalam Apriyanto: 37).
Sejak itu di Sulawesi Utara, Belanda mulai memantapkan hegemoninya, selanjutnya setelah Gubernur VOC berkuasa di Ternate, Robertus Padtbrugge melakukan perjalanannya melintasi Sulawesi Utara menuju Kwandang, Prov. Gorontalo, disitulah untuk menetapkan keputusan kontrak tahun 1678. Para elit lokal Gorontalo dan Limboto tidak dapat berkelit ketika Ternate telah menyerahkan hak-haknya atas Gorontalo dan Limboto kepada VOC.
Kawasan Gorontalo menjadi penting karena mengandung bahan-bahan makanan seperti beras, cokelat, dan kelapa, selain itu di bagian pegunungan juga terdapat tambang emas, seperti di daerah Samalata, Marisa, Bonepantai, dan Bintauna. Melihat kondisi tersebut VOC mendirikan factorij, melalui kantor dagang tersebut kontrak-kontrak dagang antara pemerintah Belanda dengan Gorontalo resmi dimulai.
Namun dalam perkembangan setelah Gubernur VOC Robertus Padtbrugge mengangkat Peter Kock sebagai wakil VOC di Gorontalo pada tahun 1727 mulai mencampuri urusan pemerintahan kerajaan yang dampaknya mengganggu tatanan pemerintah tradisional Gorontalo dan menimbulkan gejolak di kerajaan.
Sebagai contoh pada masa pemerintahan Botutihe Raja Gorontalo kembali Belanda memberikan tekanan dengan mengeluarkan larangan untuk mengangkat seorang Raja pada setiap kerajaan. Namun Raja Gorontalo lebih memperkuat kekuasaan guna melawan hegemoni Belanda dengan jalan menempatkan ibukota kerajaan pada lokasi strategis yakni di dekat muara sungai Bone yang merupakan pintu masuk bangsa-bangsa Barat ke Wilayah Gorontalo.
Kontrak-kontrak yang dibuat oleh Bangsa Belanda pada tahun 1678, 1689, 1710, 1730, 1735, 1746 sangat merugikan Gorontalo. Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di bawah kekusaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisonal. Pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah “Rechtatreeks Bestur“.
Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo lo pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu:
Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu :
Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu :
Perkembangan selanjutnya, pergantian politik pemerintahan VOC ke Pemerintahan Hindia-Belanda pada peralihan abad ke-18 sampai abad ke-19 ditandai dengan adanya kebangkrutan VOC yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecurangan pembukuan, korupsi, kemampuan pegawai yang lemah, sistem monopoli, dan sistem paksa yang membawa kemerosotan moral para penguasa dan penderitaan penduduk.
Memasuki abad ke-19 seiring peralihan pemerintahan tersebut proses sentralisasi administrasi pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat desa merupakan hal yang tak dapat terhindarkan bagi negeri-negeri jajahan Belanda, khususnya Gorontalo.
Lebih dari pada faktor di atas, mencermati fenomena historis di Gorontalo, khususnya mengenai konflik antara Gorontalo dengan Belanda yang berakhir dengan perlawanan kolektif, pada dasarnya merupakan akumulasi dari faktor-faktor periode sebelumnya dan kemudian dijawab oleh kaum nasionalis bersama rakyat sebagai pendukungnya dengan jalan reaksi total yang ditandai adanya penyergapan, penangkapan, dan penahanan sejumlah petinggi pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa di Gorontalo.
Akan tetapi ketika Jepang telah berhasil menduduki wilayah Gorontalo perubahan terjadi yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di Gorontalo.
Kupasweb.com sebagai bagian dari perkembangan teknologi di Indonesia. Selalu mengedepankan pelayanan dari berbagai belahan provinsi di Indonesia, termasuk dari Provinsi Gorontalo.
Kupasweb.com pun telah melayani Jasa Pembuatan Website di Gorontalo, Jasa Google Ads/ Iklan Google dan Jasa Optimasi Website di Gorontalo.
__________________________________
KUPASWEB.COM adalah perusahaan berbadan Hukum Resmi di Indonesia, telah setia melayani pembuatan Website dan Aplikasi sejak 2009
Dengan sistem pembuatan yang mempermudah customer kami di Gorontalo, kami meyakini dapat memberikan pelayanan dan hasil yang baik untuk website dan aplikasi untuk sahabat-sahabat kami di Gorontalo.
Lingkup layanan kami adalah :
Jasa pembuatan website
Bagi sahabat kami di daerah Gorontalo, kupasweb.com dapat melayani jasa pembuatan website secara online. Dengan pemesanan melalui whatsapp, telephone. Website yang berfungsi utama untuk menampilkan usaha atau perusahaan secara online real time melalui media internet dapat memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pelaku bisnis di Kota Gorontalo.
Fungsi Website yang baik adalah dengan membuat pengunjung mendapatkan informasi yang mereka perlukan saat berkunjung ke website anda bahkan sejak pertama kali kunjungan.
Beberapa jasa pembuatan website yang kami tawarkan adalah sebagai berikut :
Jasa Website Marketing Otomotif
Jasa Website Bisnis Perusahaan
Jasa Website Sistem Pendidikan Online
Jasa Website Afiliasi / MLM
Jasa Website UMKM
Jasa Website Pemerintahan
Jasa Website Sistem Perhotelan